Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 12 Juli 2026 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang telah meraih penghargaan Honourable Mention pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2026.
Siskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikembangkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, Kementerian PANRB juga melakukan kunjungan kerja ke Polda Bali untuk meninjau pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polda Bali telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pelayanan publik, terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dapat diproses kurang dari 3 menit.
Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) harus berfokus pada dampak nyata pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. ZI adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan pada rel yang benar.
Lebih dari 16.734 unit kerja dari berbagai instansi pemerintah pusat hingga daerah telah mengusulkan predikat ZI. Sebanyak 2.983 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 430 unit kerja sukses mencapai predikat tertinggi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Komitmen dan kesungguhan instansi pemerintah dalam pencapaian Pembangunan ZI merupakan bukti nyata bahwa ZI bukan hanya soal predikat, namun suatu proses perjalanan panjang untuk melakukan perubahan akar budaya kerja. Integritas bukan hanya dibuktikan oleh bukti administratif, namun dibuktikan dengan kinerja nyata yang akan menjadi sebuah investasi masa depan dalam mewujudkan birokrasi yang mumpuni.
Selain itu, Kementerian PANRB juga telah mengembangkan aplikasi SRIKANDI yang merupakan aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri. SRIKANDI dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan arsip dan tata naskah dinas secara elektronik sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, tertata, dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan integritas, Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur negara. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih baik dan efektif, serta aparatur negara dapat bekerja dengan lebih profesional dan integritas.