Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 03 Juli 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah menjadi sorotan beberapa partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena dianggap tidak memiliki posisi yang jelas. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P untuk memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jazilul, jika PDI-P memilih berada di luar pemerintahan, maka sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang abu-abu.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga menilai bahwa rakyat butuh kejelasan terkait posisi PDI-P. "Dalam politik, yang dibutuhkan rakyat adalah kejelasan, bukan abu-abu," tegas Herzaky. Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, menilai sikap politik yang ambigu terhadap pemerintahan bukan merupakan praktik yang baik dalam demokrasi.
Di lain pihak, Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, menegaskan bahwa posisi politik partainya sudah jelas dari awal, yaitu berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Komarudin menepis keras tudingan miring dari sejumlah partai koalisi pendukung pemerintah yang menyebut PDI-P sedang "main dua kaki" demi mengincar kursi menteri.
Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat mengajukan usulan revitalisasi Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak serta pembangunan stadion baru kepada pemerintah pusat. Usulan ini disampaikan saat Ketua Umum KONI Kalbar Daud Yordan bertemu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta.
Daud Yordan menyampaikan kebutuhan pembenahan Stadion SSA secara menyeluruh sekaligus pembangunan stadion baru. Sekretaris Umum KONI Kalbar Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga mengatakan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga di Kalimantan Barat.
Kedua isu ini menunjukkan dinamika politik dan olahraga di Indonesia yang terus berkembang dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. PDI-P perlu menjelaskan posisinya secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman, sementara KONI Kalbar berupaya meningkatkan infrastruktur olahraga di daerahnya.