Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 14 April 2026 | Amerika Serikat masih menjadi kekuatan utama dalam sistem internasional, namun kebijakan luar negerinya akhir-akhir ini memunculkan pertanyaan serius tentang konsistensi nilai yang selama ini diklaimnya. Sejak Donald Trump kembali menjabat pada 20 Januari 2025, serangkaian keputusan strategis menandai perubahan arah yang signifikan. Dari dukungan tegas kepada Ukraina hingga sikap selektif dalam konflik Iran‑Israel, pola kebijakan yang tampak berbeda menimbulkan persepsi double standard yang menggerogoti kepercayaan global.
Di satu sisi, Washington menegaskan komitmen terhadap kedaulatan Ukraina dengan melancarkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, menyumbangkan bantuan militer, dan menggalang dukungan melalui NATO serta G7. Narasi yang dibangun menekankan pentingnya menolak agresi sepihak dan melindungi tatanan berbasis aturan internasional. Namun, ketika konflik di Timur Tengah memuncak pada 2026, respons AS menunjukkan sikap yang jauh lebih lunak terhadap sekutu strategisnya, Israel. Amerika Serikat tetap memberikan dukungan militer dan diplomatik meski terjadi peningkatan korban sipil dan tekanan internasional untuk gencatan senjata.
Perbedaan sikap ini bukan sekadar nuansa kebijakan, melainkan mencerminkan pola penggunaan hard power dan soft power yang tidak seimbang. Di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat kerap memanfaatkan hak veto untuk melindungi kepentingan sekutunya, sementara menolak resolusi yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di wilayah lain. Dampaknya terlihat pada pola voting Majelis Umum PBB pada awal 2026, di mana negara‑negara Global South—seperti Indonesia, Brazil, dan Afrika Selatan—mulai mengambil posisi abstain atau menentang usulan yang sejalan dengan kepentingan AS.
Fenomena ini memperkuat narasi bahwa legitimasi Amerika Serikat kini berada di ujung tanduk. Legitimasi bukan lagi dapat dipertahankan semata-mata melalui kekuatan militer atau tekanan ekonomi; ia menuntut konsistensi antara nilai yang diucapkan dan tindakan yang diambil. Ketika prinsip kedaulatan ditegakkan keras di Eropa namun tampak dinegosiasikan di Timur Tengah, kredibilitas moral Washington mengalami penurunan.
Di sisi lain, negara‑negara seperti Tiongkok dan Rusia memanfaatkan celah tersebut untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Global South. Kedua negara menawarkan kerja sama ekonomi, investasi infrastruktur, dan diplomasi yang lebih fleksibel tanpa menuntut kepatuhan pada standar normatif yang ketat. Penawaran “tanpa syarat” ini menjadi alternatif menarik bagi negara‑negara yang mulai merasa lelah dengan dominasi Barat yang dianggap menilai secara selektif.
Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan militer Amerika Serikat tetap dominan, dan ekonomi negara tersebut masih berperan penting dalam rantai pasok global. Namun, erosi kepercayaan telah mengubah cara dunia menilai kepemimpinan Washington. Kekuatan keras saja tidak cukup untuk memimpin; kemampuan meyakinkan dan konsistensi nilai menjadi faktor penentu.
Jika tren double standard ini berlanjut, Amerika Serikat berisiko kehilangan posisi sebagai penjaga tatanan berbasis aturan. Negara‑negara akan semakin mengandalkan aliansi multilateral yang tidak bergantung pada satu kekuatan tunggal, mempercepat pergeseran menuju dunia multipolar. Di tengah persaingan strategis, kebijakan luar negeri AS harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan prinsip universal secara adil, agar tidak semakin mengikis legitimasinya di mata komunitas internasional.
Kesimpulannya, dunia kini menilai kepemimpinan Amerika Serikat bukan hanya dari kapasitas militernya, melainkan dari integritas kebijakan luar negeri yang konsisten. Double standard yang terdeteksi dalam penanganan konflik Ukraina dan Timur Tengah, serta sikap selektif di forum‑forum internasional, menandai krisis legitimasi yang mengancam posisi AS sebagai pemimpin global. Tanpa perubahan fundamental dalam pendekatan, kepercayaan global dapat terus menurun, membuka ruang bagi aktor lain untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang tradisionalnya dipegang Washington.