Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 27 Juni 2026 | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pemerintah dan DPR berkomitmen untuk bekerja sama dalam memitigasi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk merespons isu gelombang PHK yang terjadi di beberapa sektor.
Dasco menegaskan bahwa Satuan Tugas Mitigasi PHK, yang terdiri dari pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk berkoordinasi dan menemukan solusi bagi permasalahan PHK. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi pekerja dan mencegah terjadinya PHK yang besar.
Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah ancaman PHK terhadap 55 ribu buruh akibat lonjakan harga gas industri. Dasco langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina untuk membahas masalah tersebut dan menemukan solusi yang tepat.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan perusahaan industri komponen otomotif hengkang ke Vietnam. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pemetaan permasalahan industri untuk menemukan solusi yang tepat dan mencegah terjadinya PHK.
Di sisi lain, Serikat Pekerja PT PLN (Persero) juga menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan pekerja. Mereka menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kembali keputusan mengenai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dianggap tidak adil bagi pekerja.
Dengan demikian, pemerintah dan DPR berkomitmen untuk bekerja sama dalam memitigasi permasalahan PHK dan melindungi pekerja di Indonesia. Mereka akan terus berkoordinasi dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.