Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 20 Juni 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari terancam karena kasus korupsi yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kasus ini telah menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan para relawan yang terlibat dalam program ini.
Menurut Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, Gapembi tidak mempermasalahkan penyesuaian operasional selama masa libur sekolah, namun yang menjadi perhatian mereka adalah tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi dengan para mitra. Alven juga menyoroti adanya potensi tumpang tindih regulasi antara Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dengan SK Kepala BGN tentang Petunjuk Teknis Nomor 401.1 tanggal 29 Desember 2025 serta Perjanjian Kerja Sama antara mitra dan BGN.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan komitmen untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis di tengah proses pembenahan internal yang sedang berlangsung di BGN. Dudung memastikan pemerintah akan melakukan evaluasi total dan membenahi tata kelola MBG.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana BGN menghibahkan sepeda motor listrik kepada guru-guru honorer di daerah. Yahya juga menyoroti minimnya informasi yang diterima Komisi IX DPR terkait proses pengadaan kendaraan tersebut.
Relawan Dapur MBG Batam khawatir kehilangan pekerjaan karena kebijakan terbaru dapat berdampak pada operasional dapur MBG dan nasib para pekerja yang bergantung pada program tersebut. Mereka mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan mendorong perbaikan pelaksanaan program.
KPK menyatakan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi pada program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional. KPK membuka pintu bagi Kejagung untuk berkoordinasi dalam menangani perkara yang sudah berjalan saat ini.
Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa Program Makan Bergizi Gratis masih terancam karena kasus korupsi yang melibatkan Badan Gizi Nasional. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk membenahi tata kelola MBG dan memastikan kelangsungan program ini.