Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 20 Juni 2026 | Pemerintah Guinea Ekuatorial mengundurkan diri secara massal setelah dinilai gagal memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Pengunduran diri tersebut diumumkan Wakil Presiden Teodoro Nguema Obiang Mangue, yang menyebut capaian pemerintahan hanya mendekati 10 persen dari target.
Dalam pernyataannya, Obiang mengatakan Perdana Menteri Manuel Osa Nsue Nsua telah mengajukan pengunduran diri seluruh anggota kabinet kepada Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Guinea Ekuatorial selama ini sangat bergantung pada sektor minyak dan gas sebagai sumber utama pendapatan negara dan ekspor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian negara itu mengalami perlambatan akibat menurunnya produksi dan permintaan minyak.
Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo telah memimpin Guinea Ekuatorial sejak 1979 dan merupakan salah satu pemimpin Afrika yang paling lama menjabat. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan memiliki kendali yang kuat atas pemerintahan dan ekonomi negara.
Sementara itu, di Zimbabwe, Presiden Emmerson Mnangagwa berusaha untuk memperpanjang masa jabatannya dengan mengajukan amendemen konstitusi yang akan memungkinkan dia untuk menjabat hingga 2030. Amendemen ini telah disetujui oleh parlemen Zimbabwe dan akan memperpanjang masa jabatan Mnangagwa dari lima tahun menjadi tujuh tahun.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi di Afrika, di mana beberapa pemimpin negara telah berusaha untuk memperpanjang masa jabatan mereka dengan cara yang kontroversial. Pemimpin-pemimpin Afrika seperti Paul Biya dari Kamerun, Alassane Ouattara dari Pantai Gading, dan Yoweri Museveni dari Uganda juga telah berusaha untuk memperpanjang masa jabatan mereka.
Kesimpulan, pengunduran diri pemerintah Guinea Ekuatorial dan upaya Presiden Emmerson Mnangagwa untuk memperpanjang masa jabatannya merupakan contoh dari tantangan yang dihadapi oleh Afrika dalam hal demokrasi dan pengelolaan kekuasaan. Pemimpin-pemimpin Afrika perlu memastikan bahwa mereka memerintah dengan transparan dan akuntabel, serta mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.