Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 18 Juni 2026 | Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyisiran ulang terhadap daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil agar anggaran negara dapat tepat sasaran dan lebih banyak menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di wilayah terpencil dan rentan gizi.
Menurut Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, sekolah-sekolah yang dinilai sudah mampu secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi siswanya tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan makanan gratis dari pemerintah. Hal ini berdasarkan beberapa kriteria yang disusun BGN, termasuk kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tanpa bantuan program pemerintah.
Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut akan dialihkan ke wilayah lain yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pemerintah menargetkan penguatan intervensi gizi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sementara itu, di Surabaya, sebanyak 365.348 warga belum teridentifikasi dalam desil kesejahteraan dari total sekitar 3 juta penduduk. Pemerintah Kota Surabaya mendukung upaya percepatan pendataan oleh BPS agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjadi responden dalam sensus ekonomi yang dilakukan langsung oleh petugas BPS di rumah dinasnya. Kehadiran wali kota sebagai responden diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat agar mendukung proses pendataan yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan program bantuan pemerintah.
Sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga, tetapi juga berbagai informasi terkait aset dan kondisi ekonomi yang dimiliki masyarakat.
Hasil sensus akan menjadi acuan pemerintah dalam memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil ekonomi. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan dan bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran.
Kesimpulan, pemerintah melalui BGN dan BPS melakukan upaya untuk memperbarui data dan memastikan kebijakan pembangunan dan bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan program-program pemerintah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.