Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 10 Juni 2026 | Perdebatan tentang bahasa Prancis di Indonesia masih terus berlanjut. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar bahasa Prancis diajarkan di semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia. Namun, keputusan ini menuai berbagai respons publik.
Sebagian melihatnya sebagai langkah diplomasi untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia. Sebagian lainnya mempertanyakan urgensi dan kesiapan implementasinya. Anggota DPR, akademisi, dan pengamat pendidikan pun mulai mengingatkan bahwa kebijakan bahasa tidak dapat dirancang hanya berdasarkan pertimbangan diplomatik, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, kapasitas sekolah, dan kesiapan sistem pendidikan secara keseluruhan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menjalankan program multibahasa selaras dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing para pelajar. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Reza Prabowo mengatakan pihaknya menyelenggarakan kelas virtual salah satunya dalam pembelajaran bahasa asing bagi para pelajar.
Melalui kelas virtual, siswa di daerah terpencil maupun di pedalaman dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan siswa di kawasan perkotaan, termasuk dalam penguasaan bahasa asing sebagai bekal menghadapi persaingan global. Program ini dilaksanakan rutin melalui kelas daring yang dapat diikuti siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Program ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pendidikan bahasa asing di Indonesia. Salah satunya yakni instruksi agar seluruh tingkatan sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis, sebagai bagian persiapan menghadapi tantangan dunia global yang semakin dinamis.
Kritik juga disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bhakti terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo karena membebani anggaran serta transparansi penggunaan dana pribadi. Ikrar mendesak lembaga auditor negara untuk turun tangan melakukan pengecekan.
Kondisi ekonomi nasional juga menjadi sorotan tajam Ikrar. Ia menyebut cadangan devisa negara sedang mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2025.
Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan sistem pendidikan di Indonesia sebelum mengimplementasikan kebijakan bahasa asing. Selain itu, transparansi dan efisiensi anggaran negara juga harus menjadi prioritas.
Kesimpulan, perdebatan tentang bahasa Prancis di Indonesia masih terus berlanjut. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan sistem pendidikan di Indonesia sebelum mengimplementasikan kebijakan bahasa asing. Transparansi dan efisiensi anggaran negara juga harus menjadi prioritas.