Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 05 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan sekaligus mendorong kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.
Melalui kebijakan ini, wajib pajak tidak perlu membayar denda keterlambatan yang selama ini dikenakan atas tunggakan pajak kendaraan maupun proses balik nama kendaraan tertentu. Pembebasan denda berlaku untuk dua jenis layanan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Untuk PKB, masyarakat mendapatkan pembebasan denda keterlambatan baik untuk pajak tahunan maupun pajak lima tahunan. Sementara untuk BBNKB, pembebasan diberikan atas denda keterlambatan balik nama kendaraan untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
Program pemutihan pajak kendaraan ini berlangsung selama tiga bulan, mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Setelah masa program berakhir, sanksi administratif atau denda akan kembali diberlakukan sesuai ketentuan.
Masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan melakukan pembayaran melalui Kantor Samsat Bersama DKI Jakarta maupun secara daring melalui aplikasi resmi SIGNAL dan e-Samsat. Kehadiran layanan digital tersebut diharapkan memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Salah satu warga yang merasakan langsung manfaat program ini adalah Karim, 44. Ia mengaku sangat bersyukur karena terbebas dari denda pajak mobil Toyota Calya miliknya yang sudah menunggak selama tiga tahun sebesar Rp1,5 juta.
Program pemutihan pajak kendaraan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan sekaligus mendorong kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.
Kesimpulan, program pemutihan pajak kendaraan di Jakarta merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan. Dengan pembebasan denda keterlambatan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.