Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 12 April 2026 | Baru-baru ini sebuah video di TikTok menggemparkan netizen karena menyatakan bahwa mahar dalam jumlah besar menjadi “percuma” bila sang pengantin tidak perawan. Narasi semacam itu bukanlah fenomena baru; ia muncul berulang kali dalam komentar, video edukasi semu, hingga candaan yang secara implisit menegaskan bahwa nilai seorang perempuan diukur dari status keperawanannya.
Dalam konteks ini, keperawanan dipertahankan sebagai simbol kesucian, kehormatan, dan kepatuhan pada norma agama serta sosial. Namun, ketika satu aspek tubuh dijadikan ukuran utama moralitas, konsep moralitas itu sendiri menjadi sempit dan diskriminatif. Standar ganda terlihat jelas: perempuan dihakimi keras atas status keperawanannya, sementara laki‑laki tidak menghadapi tekanan serupa terkait kejakaannya.
Filsuf Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* menegaskan bahwa “one is not born, but rather becomes, a woman”; identitas perempuan terbentuk melalui konstruksi sosial, budaya, dan norma patriarki. Standar keperawanan adalah contoh konkret bagaimana tubuh perempuan dijadikan objek kontrol, bukan subjek yang otonom.
Dari sudut pandang ilmiah, keperawanan tidak memiliki dasar biologis yang pasti. Penelitian oleh Moussaoui, Abdulcadir, dan Yaron (2022) menegaskan bahwa istilah “virginity” bukanlah istilah medis, melainkan konstruksi sosial, budaya, dan agama. Hymen, yang sering dijadikan bukti, tidak memiliki peran dalam menentukan apakah seseorang pernah berhubungan seksual. Hymen dapat berubah karena aktivitas non‑seksual seperti bersepeda, olahraga, atau bahkan trauma, sehingga tidak dapat dipakai sebagai indikator yang sah.
Temuan ilmiah ini sejalan dengan laporan Komnas Perempuan yang menyoroti stigma terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Komnas Perempuan mencatat bahwa korban kekerasan seksual sering dipertanyakan moralitasnya oleh masyarakat, sehingga stigma tersebut menjadi hambatan utama bagi mereka untuk melaporkan kasus. Tekanan sosial terkait keperawanan tidak hanya menambah beban psikologis, tetapi juga menghalangi akses keadilan.
Sejarah menunjukkan bahwa konsep keperawanan muncul sejak masa Neolitik, ketika kontrol terhadap garis keturunan menjadi penting bagi masyarakat agraris. Keperawanan kemudian bertransformasi menjadi norma moral yang melekat pada tubuh perempuan, sekaligus menjadi alat kepemilikan patriarki. Pada era modern, standar ini telah beralih menjadi produk komersial; beragam jamu tradisional dan prosedur rekonstruksi hymen (himenoplasti) dipasarkan sebagai cara “mengembalikan” keperawanan, menegaskan bahwa nilai moral kini juga menjadi komoditas.
Berbagai survei media yang menyoroti persentase perempuan yang tidak perawan memperlihatkan bias gender yang kuat. Tidak ada survei serupa yang menanyakan berapa banyak laki‑laki yang tidak perjaka. Hal ini menegaskan bahwa seksualitas perempuan terus dipolitisasi, sementara seksualitas laki‑laki dianggap wajar dan bahkan dipuji sebagai simbol kejantanan.
Tekanan untuk memenuhi standar keperawanan berdampak pada kesehatan mental perempuan. Rasa takut, kecemasan, dan keharusan menyembunyikan pengalaman seksual dapat memicu stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Beberapa perempuan bahkan resort pada prosedur medis yang tidak perlu hanya demi menghindari stigma sosial.
Solusi yang diperlukan meliputi edukasi berbasis ilmu pengetahuan yang luas, agar masyarakat memahami bahwa keperawanan tidak dapat diukur secara ilmiah. Moralitas seharusnya dinilai melalui tanggung jawab, rasa hormat, dan integritas, bukan melalui status biologis yang tidak dapat diverifikasi. Penegakan kebijakan yang melindungi korban kekerasan seksual serta penghapusan stigma gender juga menjadi langkah penting.
Kesimpulannya, keperawanan bukanlah ukuran moralitas yang adil. Standar ganda yang menindas perempuan tetap hidup dalam budaya populer, media sosial, dan praktik komersial. Mengembalikan moralitas ke esensinya berarti menolak pengukuran tubuh sebagai penentu nilai manusia, dan menegakkan hak perempuan untuk menentukan diri mereka sendiri tanpa tekanan patriarki.
