Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 25 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor nasional dan mendukung pengelolaan devisa negara. Pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Menurut Chief Investment Officer Pandu Patria Sjahrir, pembentukan DSI merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional. DSI dijadwalkan mulai beroperasi efektif pada 1 Juni 2026. DSI akan menjalankan sejumlah fungsi utama, mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis, hingga memastikan seluruh transaksi berjalan akuntabel dan sesuai harga pasar.
Ekonom Senior Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan bahwa kualitas tata kelola dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan PT DSI. Sementara itu, Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai kebijakan satu pintu ekspor bisa perkuat penerimaan negara.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan di lapangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Namun, Presiden menilai itu belum cukup, sehingga memutuskan untuk membentuk DSI. DSI akan mengelola seluruh ekspor untuk mencegah penyelundupan dan meningkatkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa ide pembentukan DSI muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan banyak laporan soal under invoicing atau manipulasi harga barang dari harga asli dalam kegiatan ekspor. Purbaya menemukan manipulasi itu dilakukan dari Singapura, sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat.
Dengan pembentukan DSI, diharapkan penerimaan negara dari pajak maupun bea keluar bakal lebih banyak. Selain itu, DSI juga diharapkan dapat mencegah kasus under invoicing yang selama ini terjadi.
Kesimpulan, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor nasional dan mendukung pengelolaan devisa negara. DSI diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mencegah kasus under invoicing yang selama ini terjadi.