Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 20 Mei 2026 | Hari-hari ini kita sering mendengar ungkapan “viralin saja”. Dahulu, viralitas dianggap sebagai obat mujarab untuk mempromosikan produk karena mampu meningkatkan word of mouth. Namun kini, logika yang sama juga bekerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait kebijakan publik.
Baru-baru ini, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR di Kalimantan Barat menjadi sorotan publik karena polemik penilaian yang dinilai tidak adil. Kontroversi tersebut bermula saat sesi cepat tepat final yang diikuti SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Pertanyaan mengenai lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memicu protes setelah jawaban dari dua peserta dinilai berbeda. Perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden. Jawaban itu justru diberi pengurangan nilai minus lima oleh juri.
Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada peserta lain. Perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban serupa dan memperoleh nilai penuh. Perbedaan penilaian itu langsung memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak. Mereka mempertanyakan alasan pengurangan nilai karena merasa telah menyampaikan substansi jawaban yang sama.
Dewan juri berdalih jawaban peserta tidak terdengar jelas, khususnya pada penyebutan unsur DPD. Namun, peserta membantah alasan tersebut dan kembali mengulangi jawaban yang sebelumnya telah disampaikan. Situasi semakin memanas setelah peserta meminta penonton menjadi saksi atas jawaban yang dia lontarkan.
Alih-alih melakukan koreksi penilaian, pembawa acara menyatakan bahwa keputusan juri bersifat final dan menyebut protes peserta hanya berdasarkan perasaan semata. Di tengah polemik itu, salah satu juri, Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi, Indri Wahyuni, menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada artikulasi jawaban peserta.
Cuplikan video perdebatan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu kritik publik terhadap objektivitas penyelenggaraan lomba kebangsaan yang digelar MPR RI itu. Desakan evaluasi pun bermunculan. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada keputusan juri, tetapi juga pada tata kelola perlombaan yang dinilai tidak memiliki mekanisme keberatan dan verifikasi jawaban yang memadai.
Merespons polemik itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat akan diulang. “Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang. Pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen.
Kontroversi ini menunjukkan bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan lomba kebangsaan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses penilaian dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, diharapkan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR dapat menjadi ajang yang adil dan kredibel.