Radarwarga.id – Portal Berita Warga dan Informasi Terpopuler – 09 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia telah mengumumkan perubahan dalam kebijakan pajak kendaraan listrik untuk tahun 2026. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara insentif pemerintah dan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan. Sebelumnya, kendaraan listrik diberikan kemudahan pajak untuk mendorong adopsi pasar. Namun, sekarang pajak kendaraan listrik tidak lagi bebas sepenuhnya.
Besaran pajak kendaraan listrik terdiri dari beberapa komponen utama, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Nilai pajak ini dapat berbeda tergantung kebijakan masing-masing daerah. Cara hitung pajak tahunan mobil listrik 2026 umumnya didasarkan pada nilai jual kendaraan serta kebijakan insentif yang masih berlaku.
Biaya balik nama kendaraan listrik terbaru juga menjadi perhatian bagi pembeli kendaraan bekas atau transaksi antar pemilik. Komponen ini biasanya dihitung dari persentase nilai kendaraan sesuai regulasi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menentukan besaran pajak kendaraan dengan mempertimbangkan kebijakan nasional.
Sementara itu, Malaysia juga telah mengumumkan aturan baru untuk mobil listrik impor utuh, alias completely built-up (CBU) mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan Negeri Jiram, setelah masa insentif pajak khusus untuk kendaraan listrik berakhir pada akhir 2025.
Di Indonesia, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap daerah-daerah lain bisa mengikuti langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong adopsi EV secara merata di berbagai wilayah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mobil listrik.
Pemerintah juga menyiapkan skema baru insentif mobil listrik yang membuat besaran subsidi pajak tidak lagi sama untuk semua kendaraan. Mobil listrik berbaterai nikel dipastikan mendapat prioritas insentif lebih besar dibanding jenis baterai lainnya. Kebijakan ini menjadi kabar penting bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan membeli kendaraan listrik dalam waktu dekat karena potensi penghematan pajaknya bisa cukup besar.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan model atau skema insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk motor maupun mobil yang tengah disiapkan pemerintah, tidak akan terlalu berbeda dari yang sudah diterapkan sebelumnya. Insentif untuk elektrifikasi kendaraan ini dibidik untuk diterapkan pada Juni 2026.
Kesimpulan, perubahan pajak kendaraan listrik 2026 memiliki dampak besar bagi pemilik EV. Pemerintah daerah dan nasional terus mengupayakan kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Masyarakat perlu memahami perubahan kebijakan pajak dan insentif untuk membuat keputusan yang tepat dalam membeli kendaraan listrik.